MALANGTREND.ID – Ratusan atlet pelajar Kota Malang terancam gagal tampil di Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) XV Jawa Timur 2026. Penyebabnya bukan karena prestasi, melainkan keterbatasan anggaran yang membuat jumlah kontingen harus dipangkas hampir separuh.
Awalnya sekitar 400 atlet dari berbagai cabang olahraga (cabor) diusulkan untuk mewakili Kota Malang. Namun, dengan anggaran yang tersedia saat ini, diperkirakan hanya sekitar 200 atlet yang bisa diberangkatkan ke ajang yang berlangsung pada November 2026 di Kabupaten Ngawi, Kota Kediri, dan Surabaya.
Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kota Malang Arif Tri Sastyawan menjelaskan, dana yang tersedia hanya sekitar Rp1 miliar, sementara kebutuhan ideal mencapai Rp3 miliar.
“Kalau targetnya 200 atlet yang berangkat, minimal membutuhkan Rp1 miliar. Anggaran itu digunakan untuk jersey, penginapan, asuransi, dan kebutuhan lainnya. Kalau 400 atlet diberangkatkan, kebutuhannya bisa mencapai Rp3 miliar,” jelas Arif.
Menurutnya, kondisi ini merupakan dampak dari efisiensi anggaran yang juga dialami banyak pemerintah daerah.
Meski begitu, keputusan jumlah atlet yang akan diberangkatkan belum bersifat final. Disporapar masih membuka peluang dengan meminta bantuan KONI Kota Malang agar sebagian atlet lainnya tetap bisa berangkat.
“Kami meminta bantuan KONI untuk melihat kemungkinan bisa membantu memberangkatkan atlet tambahan. Nantinya bersama pengurus cabor akan dipilih atlet-atlet yang paling berpeluang meraih medali di POPDA,” tambahnya.
KONI: Harus Sesuai Aturan Administrasi
Ketua KONI Kota Malang Djoni Sudjatmiko mengatakan pihaknya memahami kondisi tersebut. Namun, penggunaan anggaran KONI memiliki aturan tersendiri sehingga harus dilakukan dengan mekanisme yang benar.
“Tujuan kami tentu baik, tetapi administrasinya juga harus benar. Jangan sampai niat membantu justru menimbulkan persoalan di kemudian hari,” ujarnya.
Menurut Djoni, salah satu opsi yang memungkinkan adalah memanfaatkan anggaran try out melalui masing-masing cabang olahraga.
“KONI memiliki anggaran untuk program try out. Mekanismenya nanti akan dibahas bersama agar sesuai aturan yang berlaku.”
DPRD Minta Pemerintah Terbuka kepada Atlet
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Malang Suryadi menilai persoalan ini harus dikomunikasikan secara terbuka kepada atlet, pelatih, dan orang tua.
Menurutnya, keterbatasan anggaran memang menjadi dampak efisiensi yang dialami banyak daerah. Namun, komunikasi yang baik sangat penting agar tidak memunculkan kekecewaan.
“Pemerintah harus mampu menjelaskan kondisi ini dengan baik kepada atlet dan orang tua. Jangan sampai persoalan yang sebenarnya bisa dipahami justru menimbulkan kekecewaan karena kurangnya komunikasi,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa kekecewaan para orang tua bukan semata soal biaya.
“Saya yakin yang mereka harapkan adalah perjuangan anak-anak mereka mendapatkan perhatian dan apresiasi dari pemerintah.”
Suryadi pun meminta Disporapar segera menggelar dialog bersama atlet, pelatih, pengurus cabang olahraga, serta orang tua untuk mencari solusi terbaik agar polemik ini tidak berlarut-larut. (ian/bua)
