MALANGTREND.ID – Polemik penolakan operasional Bus Trans Jatim Koridor 2 oleh paguyuban sopir angkot masih menjadi perhatian. DPRD Kota Malang pun mendorong agar persoalan tersebut tidak berlarut-larut dan diselesaikan melalui dialog terbuka antara seluruh pihak terkait.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Dito Arief Nurakhmadi, menilai komunikasi yang lebih intens menjadi kunci agar pengembangan transportasi massal tetap berjalan tanpa mengorbankan keberlangsungan angkutan kota yang sudah lebih dulu melayani masyarakat.
“Bagaimana kemudian Trans Jatim Koridor 2 ini bisa berjalan sebagai program, tetapi tidak menimbulkan gangguan atau dinamika yang berkepanjangan. Kami ingin dialog dan komunikasi dengan teman-teman paguyuban terus dilakukan,” ujar Dito, Kamis (6/8).
Menurut Dito, DPRD menghormati aspirasi para sopir angkot yang menyampaikan penolakan beserta berbagai kekhawatiran terhadap operasional Koridor 2. Ia menilai polemik yang muncul tidak lepas dari komunikasi yang belum berjalan secara maksimal sejak awal.
Selain meminta dialog terus dilakukan, DPRD juga mendesak Pemerintah Kota Malang segera merealisasikan program angkutan pelajar gratis yang telah mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp1,9 miliar.
Program tersebut, kata Dito, sudah lama diperjuangkan dan semestinya mulai berjalan bersamaan dengan dimulainya tahun ajaran baru. Karena itu, keterlambatan pelaksanaannya dinilai ikut memicu kekecewaan para pengemudi angkot.
“Program angkutan pelajar gratis ini sudah kami perjuangkan anggarannya. Kami minta segera direalisasikan karena sebelumnya dijanjikan mulai beroperasi pada tahun ajaran baru,” katanya.
Lebih lanjut, Dito menegaskan bahwa angkot seharusnya tidak dipandang sebagai pesaing Bus Trans Jatim. Justru, keduanya bisa saling melengkapi melalui sistem transportasi yang terintegrasi.
Ia mendorong agar angkot nantinya difungsikan sebagai feeder atau layanan pengumpan yang menghubungkan penumpang menuju jalur utama Trans Jatim. Untuk mewujudkan hal itu, diperlukan penataan ulang trayek sekaligus dukungan pembiayaan dari Pemerintah Kota Malang dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
“Ke depan APBD Kota Malang juga harus mulai dialokasikan untuk menata transportasi lokal, mengkaji rute baru, serta menjadikan angkot sebagai feeder Trans Jatim. Penanganan transportasi harus dilakukan secara holistik, bukan parsial,” tegasnya.
DPRD berharap komunikasi yang terus dibangun antara pemerintah, operator Trans Jatim, dan paguyuban angkot dapat menghasilkan solusi yang menguntungkan semua pihak. Dengan begitu, modernisasi transportasi publik di Kota Malang tetap bisa berjalan tanpa memunculkan konflik berkepanjangan.
