MALANGTREND.COM, KOTA BATU – Gagasan ‘Batu Kota Bernuansa Desa’ kembali mencuat sebagai konsep pembangunan ideal untuk Kota Batu. Wakil Ketua II DPRD Kota Batu Ludi Tanarto mengatakan bahwa konsep tersebut sangat relevan dengan kondisi geografis dan sosial Kota Batu. Mengingat sebagian besar merupakan wilayah pedesaan.
“Batu punya 19 desa dan hanya lima kelurahan. Jadi konsep ini pas sekali. Tapi maknanya bukan hanya untuk wilayah desa, melainkan bisa diterapkan dalam cara kita menjalankan pemerintahan,” ujar Ludi kepada awak media, Rabu (15/10).
Gagasan ‘Batu Kota Bernuansa Desa’ mengemuka dalam sarasehan bertajuk Refleksi Menuju Seperempat Abad Kota Batu Sebagai Daerah Otonom, yang digelar Kelompok Kerja (Pokja) Peningkatan Status Kota Batu di Graha Pancasila Balai Kota Among Tani, Selasa (14/10) lalu.
Konsep tersebut lahir dari kegelisahan Pokja terhadap arah pembangunan Kota Batu yang dinilai belum memiliki pijakan berkelanjutan. Konsep ‘Batu Kota Bernuansa Desa’ dianggap sebagai identitas asli yang seharusnya terus dijaga agar ruh dan karakter awal berdirinya kota tetap terpelihara.
Menurut Ludi, penerapan konsep ini harus berangkat dari nilai-nilai yang hidup di desa. Seperti gotong royong, musyawarah, serta kearifan dalam mengambil keputusan pembangunan. “Kalau konsepnya benar-benar diambil dari desa, maka semangatnya ya semangat guyub, rembug, dan saling menjaga. Di desa, semua hal dibicarakan bersama sebelum diputuskan. Nah, itu yang perlu dibawa ke ranah pemerintahan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Ludi menyebut konsep tersebut bisa diwujudkan melalui pelibatan masyarakat yang lebih aktif dalam forum perencanaan pembangunan. Salah satunya lewat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat kecamatan yang menjadi dasar arah pembangunan tiap tahun.
“Kalau konsep ini diterapkan, otomatis masyarakat akan dilibatkan sejak awal. Itu yang membuat pembangunan bisa lebih berkelanjutan,” tegasnya.
Politisi PKS ini juga menilai bahwa konsep ‘Kota Bernuansa Desa’ bukan hanya menjaga keseimbangan pembangunan. Akan tetapi, juga memiliki nilai jual tinggi bagi investasi dan pariwisata. “Kultur desa itu ramah bagi investor. Prinsipnya, setiap pembangunan harus tetap menghormati adat, lingkungan, dan masyarakat sekitar. Kalau mau membangun ya kulo nuwun dulu, seperti budaya desa yang sopan dan penuh tenggang rasa,” ujarnya.
Diberitakan MALANGTREND.COM sebelumnya, Pokja Peningkatan Status Kota Batu menegaskan, pembangunan tidak boleh sekadar fisik, tetapi juga harus berpijak pada nilai budaya dan harmoni dengan alam. Dengan semangat konspe pembangunan ‘Batu Kota Bernuansa Desa’, para tokoh berharap pemerintah mampu menyeimbangkan kemajuan dengan kearifan lokal, menjaga keseimbangan antara beton dan hijau, antara kemodernan dan kesederhanaan yang menjadi ciri khas Kota Batu sejak awal berdirinya.(mtc/mpm)