Malangtrend.com – Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menilai rencana Pemkot Malang mengonversi bus sekolah menjadi feeder Trans Jatim tidak menjadi persoalan. Namun menurutnya, ukuran bus sekolah yang besar membuat jangkauannya terbatas hanya pada jalan-jalan utama.
Oleh karena itu, perempuan yang akrab disapa Mia tersebut mendorong Pemkot Malang untuk lebih mematangkan konsep angkot pelajar sebagai alternatif pengganti layanan bus sekolah.
“Karena kalau bus sekolah itu besar ya. Saya pernah sampaikan, tidak apa-apa bus sekolah tetap digunakan, tetapi butuh yang kecil-kecil yang masuk ke gang. Kasihan anak-anak, kan gunanya bus sekolah untuk menjemput, tapi kalau cuma di ujung jalan besar ya ngapain,” ujarnya.
Sejak masih bertugas di Komisi D, Mia mengaku telah berulang kali memberikan masukan agar Pemkot memberdayakan sopir angkot dengan skema gratis untuk pelajar. Ia menilai, dengan armada yang banyak dan jangkauan lebih fleksibel, angkot dapat menjangkau kawasan yang tidak bisa dilewati bus.
“Kalau memang banyak, ya gantian dong. Dijadwal kan bisa toh mestinya. Ya ditata yang sekiranya memungkinkan dan adil di dalam kondisi eksisting. Saya kira teman-teman angkot diajak bicara bisa kok,”tambahnya.
DPRD Kota Malang saat ini juga mengkaji kebutuhan anggaran untuk rencana konversi bus sekolah tersebut. Mia menyebut, biaya yang dibutuhkan diperkirakan mencapai Rp 1,7 miliar. “Tapi ini masih perlu kami dalami dulu,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Kota Malang, Muflikh Adhim, mengatakan bahwa saat ini terdapat enam unit bus besar dan sembilan unit elf sebagai armada bus sekolah. Sejak pertama beroperasi pada 2018, layanan transportasi gratis ini selalu diminati hingga mengangkut sekitar 700 siswa setiap hari.
“Contohnya bus yang isi 16 penumpang, itu bisa diisi sampai 30 anak. Jadi sangat diperlukan oleh para siswa sebenarnya. Biasanya penuh semua. Ada kendaraan elf, itu bisa masuk-masuk dan menjangkau yang tidak ada angkot,” jelasnya.
Terkait rencana konversi bus sekolah, Adhim menyebut pihaknya masih menunggu keputusan pimpinan. Ia menegaskan bahwa layanan transportasi bagi siswa tetap harus terjamin, baik melalui bus sekolah maupun skema angkot pelajar.
“Yang pasti, kami minta supaya jalur tetap, jadi tidak ada anak pindah kendaraan kalau dengan angkot. Yang kedua, pastinya harus gratis karena selama ini bus sekolah gratis,” tutupnya. (ian/aim/mtc)