Malangtrend.com – Aliansi Mahasiswa Universitas PGRI Kanjuruhan Malang (Unikama), mendesak kampus segera berbenah. Berbagai desakan mulai pembenahan fasilitas, pembukaan pagar utama depan rektorat, hingga denda keterlambatan ijazah digaungkan massa aksi di depan Rektorar Unikama, Kamis (22/1).
Perwakilan mahasiswa Adib mengatakan, setidaknya ada enam hal yang dituntutkan oleh massa aksi kali ini. Mulai dari pembenahan infrastruktur, seperti pemerataan ruang belajar ber-AC, penggantian bangku lama yang kurang layak dan tercatat aset sejak sebelum tahun 2000-an, dan penghapusan denda keterlambatan pengambilan ijazah.
“Sejak awal kami sudah membayar uang pangkal, tapi pembangunan sangat minim. Kemudian akses pintu di depan rektorat masih ditutup, padahal itu akses utama. Selain itu, kalau mahasiswa terlambat mengambil ijazah, maka didenda Rp50 ribu per bulannya,” jelasnya di tengah aksi.
Ia mendesak terkait transparansi pengelolaan uang, oleh pihak kampus. Pasalnya, dirinya menyebutkan untuk mahasiswa angkatan masuk tahun 2022, mendapatkan besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) paling tinggi.
Sementara, untuk pembiayaan pembelajaran dari angkatan lain lebih rendah. Selisih yang dibayarkan sejak awal masuk kuliah, seharusnya bisa dimanfaatkan untuk membiayai wisuda. Namun, justru mereka ditarik kembali biaya wisuda lebih dari Rp1 juta per mahasiswa.
“Kami juga menyoroti penyaluran uang Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K), yang belum jelas. Padahal seharusnya sudah cair sejak Oktober 2025, namun informasinya diundur hingga Februari 2026. Layanan biro akademik dan administrasi sering tutup saat jam operasional, ini juga harus dibenahi, karena menggangu mahasiswa yang sedang membutuhkan layanan tersebut,” bebernya.
Massa aksi meskipun tidak melakukan pembakaran ban dan aksi represif lainnya, sempat menutup akses pintu masuk rektorat. Rektor Unikama Sudi Dul Aji yang sempat menemui mahasiswa, akhirnya memilih mundur dan enggan menandatangani pakta tuntutan oleh Aliansi Mahasiswa Unikama tersebut.
Saat di temui Malang Posco Msdia di sela aksi, Sudi menjelaskan bahwa aksi massa di depan rektorat tersebut adalah hal wajar. Pihaknya memilih terbuka dan tidak mengekang atas upaya penyampaian aspirasi oleh mahasiswanya. Namun, ia tetap akan menempuh upaya diskusi dengan mengajak para mahasiswa berdialog untuk merumuskan solusi atas tuntutan yang diberikan.
“Memang ada yang perlu disampaikan, ini hal yang lumrah. Aksi ini juga untuk kebaikan Unikama ke depannya. Terkait perbaikan infrastruktur, kami sudah melakukan yang kecil. Sementara untuk perbaikan yang besar kami serahkan ke yayasan,” sebutnya.
Rektor Sudi menyebutkan, untuk pembukaan gerbang utama terkait permasalahan sengketa Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (PPLP-PTPGRI). Pihaknya berencana membuka gerbang itu Februari 2026 mendatang, dan meminta agar proses sengketa tidak berhubungan dengan kegiatan akademik di kampus.
“Rencananya Februari ini kami buka. Terkait komunikasi kami dengan yayasan yang menanungi kami dan terdaftar di kementerian yakni PPLP-PTPGRI di bawah naungan Bapak Agus Supriyono, termasuk usulan dari para mahasiswa kami ini,” tandasnya.
Terkait hal tersebut, Ketua PPLP-PTPGRI yang saat ini menempati kantor yayasan di Unikama, Christea Frisdiantara menyebutkan, aksi ini memang wajar. Pihaknya juga menyebutkan bahwa tidak ada kepentingan yayasan atas aksi itu, dan mendukung agar pihak rektorat juga berbenah memberikan fasilitas yang layak bagi mahasiswa yang sudah membayar biaya kuliah.
“Apalagi kami juga mendapatkan informasi, bahwa saat ini pengumpulan seluruh pembiayaan akademik tidak melalui yayasan, tetapi ke rektor. Sehingga wajar, apabila rektor seharusnya memenuhi tuntutan itu,” pungkasnya. (rex/udi/mtc)