Malangtrend.com – Tidak lama lagi proyek pembangunan drainase di Jalan Sutoyo-Jalan Jaksa Agung Suprapto dan Jalan Bondowoso-Jalan Raya Tidar segera dikerjakan oleh pemerintah pusat. Melihat lokasi proyek yang strategis dan rawan terjadi berbagai persoalan, DPRD Kota Malang mendesak Pemkot Malang untuk segera melakukan mitigasi sejak awal.
Hal itu ditegaskan Anggota Komisi C DPRD Kota Malang Arif Wahyudi, Senin (9/2) kemarin. Ia meminta agar permasalahan seperti yang terjadi saat pembangunan drainase Soehat tidak terulang di proyek Rp 145 miliar nanti.
“Pengalaman di Soehat harus jadi pelajaran penting Pemkot. Risiko yang akan dihadapi harus jadi perhatian Pemkot dalam hal ini DPUPRPKP. Drainase Sutoyo-Bondowoso ini lebih poros, lebih ramai, dibandingkan Soehat. Sehingga perlu mitigasi dan penanganan yang lebih baik,” desak Arif.
Seperti yang diketahui bersama, selama pengerjaan Drainase Soehat menimbulkan berbagai persoalan. Di antaranya polemik penebangan puluhan pohon di sepanjang jalan tersebut, lalu kemacetan panjang, hingga persoalan molornya penyelesaian proyek dari kontrak yang telah ditentukan.
Arif menilai, semua persoalan itu sebenarnya bisa dicegah dan dimitigasi apabila koordinasi lintas sektor dilakukan dengan baik.
“Buktinya semua terjadi, berarti koordinasi dan komunikasinya ada yang tidak terbangun dengan baik. Maka di Sutoyo-Bondowoso nanti, Pemkot Malang harus sudah menyiapkan mitigasinya,” tutur dia.
“Misalnya nanti bagaimana nasib pohon disana, bagaimana rekayasa lalu lintasnya, termasuk dampak sosialnya. Tidak boleh ada alasan karena disitu ada beda kewenangan antara pemerintah pusat dengan daerah dan sebagainya,” sambungnya.
Dikatakan Arif, untuk Jalan Sutoyo-Jalan Jaksa Agung Suprapto, persoalan rekayasa lalu lintas lebih menonjol karena volume kendaraan yang melintas di jalan tersebut sangat tinggi. Sementara di Jalan Bondowoso-Jalan Raya Tidar lebih kompleks karena ada pengeprasan sejumlah bangunan milik warga yang juga rentan muncul konflik jika sosialisasi tidak dilakukan.
“Pekan depan ini rencananya kami rapat koordinasi dengan DPUPRPKP. Ini salah satu upaya dari kami dewan untuk sosialisasi pembangunan dari pemerintah. Kalau dikerjakan setelah lebaran, saya rasa masih ada waktu cukup bagi Pemkot Malang untuk menyiapkan mitigasinya,” tutupnya. (ian/aim/mtc)